Harap Tunggu

  1. Home
  2. Dasar Hukum
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DASAR HUKUM

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum Adminstrasi Kependudukan Yang Wajib diketahui dan dipahami oleh penyelenggara Administrasi Kependudukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OI3 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK TNDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2023 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional
Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2021 Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2019 Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsioanal Administrator Database Kependudukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2019 KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 SPESIFIKASI BLANGKO SERTA FORMULASI KALIMAT DALAM REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK.
Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2017 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.99 Tahun 2019 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2019 PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.93 Tahun 2019 TATA KERJA TIM PENILAI, TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.94 Tahun 2019 TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT, SERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.95 Tahun 2019 SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.96 Tahun 2019 PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.104 Tahun 2019 PENDOKUMENTASIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.108 Tahun 2019 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 2020 PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.75 Tahun 2020 JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.74 Tahun 2020 ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2020 PERANGKAT PEMBACA DAN PENULIS SERTA PERANGKAT PEMBACA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2018 PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.118 Tahun 2017 BLANGKO KARTU KELUARGA, REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.120 Tahun 2017 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 2016 PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS KHUSUS
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 2015 PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 17 TAHUN 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

SE DAK 2022 Pendanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2022
SE 931-79 SES TAHUN 2019 PENUNJUKKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, STAF PENGELOA KEUANGAN YANG MEMBANTU KUASA PENGGUNA ANGGARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN YANG MEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI...
SE 471.13-2100-DUKCAPIL Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el Goes to Campus/School
SE 471.13-2292-DUKCAPIL PENUNTASAN PEREKAMAN DAN PENCETAKAN KTP-el
SE 471.13-1879-DUKCAPIL Pelaksanaan Program Penerapan Kartu Identitas Anak dan Pemanfaatannya